TURKINESIA.NET – ANKARA.  Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada hari Kamis mengutuk “pembantaian” Muslim di India setelah kerusuhan komunal di New Delhi menewaskan sedikitnya 33 orang.

“India sekarang telah menjadi negara di mana pembantaian tersebar luas. Pembantaian apa? Pembantaian umat Islam. Oleh siapa? Orang Hindu!” kata Erdogan dalam pidatonya di Ankara setelah kerusuhan pecah minggu ini antara gerombolan Hindu dan Muslim terkait hukum kewarganegaraan yang disengketakan.

Pengkritik Pemerintah Nasionalis Perdana Menteri India, Narendra Modi mengatakan, hukum kewarganegaraan yang ada bias. Ini merupakan langkah lain dalam usaha kampanye mengubah 180 juta Muslim di India menjadi warga negara kelas dua atau bahkan membuat mereka tak memiliki kewarganegaraan. Padahal, India tercatat sebagai negara kedua terbesar populasi umat muslimnya. Para kritikus mengatakan Modi ingin mengubah negara sekuler resmi menjadi negara Hindu.

Turki memang menjadi kritikus paling vokal terhadap kebijakan India di Kashmir. Pada pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York bulan September 2019 lalu, Erdogan mengatakan 8 juta orang hampir terkurung blokade di wilayah tersebut.

Lebih dari 200 orang terluka dan 33 tewas sejak Ahad malam dalam bentrokan. Ribuan properti dan kendaraan dibakar dalam kekerasan.

Erdogan, seorang Muslim yang taat, sering mengambil sikap tentang isu-isu umat beragama.

Dia mengatakan massa menyerang Muslim, menyakiti anak-anak yang belajar di pusat-pusat pelajaran pribadi dengan “tongkat logam seolah-olah membunuh” mereka.

“Bagaimana orang-orang [Hindu] ini memungkinkan perdamaian dunia? Itu tidak mungkin. Ketika berpidato – karena mereka memiliki populasi yang besar – mereka mengatakan ‘kami kuat’ tapi itu bukan kekuatan,” tambah Erdogan.

• Baca juga: Situasi Kashmir memanas, PM Pakistan hubungi Erdogan
• Baca juga: Pemimpin Kashmir: Terima kasih Turki yang selalu dukung kami
• Baca juga: Presiden Azad Kashmir: Hanya Turki yang mengerti dan bela Kashmir 
• Baca juga: ‘Kashmir penting bagi Turki seperti halnya Pakistan’ 

Kemarahan yang terjadi selama berhari-hari oleh gerombolan Hindu yang menyerang rumah-rumah Muslim dan tempat-tempat ibadah di New Delhi yang menewaskan sedikitnya 34 orang telah memicu kecaman dari dunia Muslim dan PBB.

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mendesak pemerintah India untuk menghentikan “kekerasan anti-Muslim” dan penodaan tempat-tempat ibadah Islam di negara itu. “OKI mengutuk kekerasan baru-baru ini dan yang mengkhawatirkan terhadap umat Islam di India, yang mengakibatkan kematian dan cedera orang-orang tak berdosa dan pembakaran dan perusakan masjid dan properti milik Muslim,” isi pernyataan itu. Pernyataan itu juga menyatakan belasungkawa kepada keluarga korban “tindakan keji” dan menuntut para pelaku diadili.

• Baca juga: Abdurrahman Bey : Muslim India yang tinggalkan keluarga, kemewahan, pendidikan demi Turki 
• Baca juga: Erdogan: Muslim di India dibunuh hanya karena makan sapi
• Baca juga: India ingatkan Turki jangan ikut campur urusan Kashmir

Pejabat hak asasi manusia PBB juga mengangkat kekhawatiran atas kegagalan pemerintah India untuk menghentikan serangan terhadap Muslim. Kepala Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet mengatakan undang-undang baru yang diadopsi Desember lalu itu “sangat memprihatinkan” dan dia khawatir dengan laporan tidak adanya polisi dalam menghadapi serangan terhadap Muslim oleh kelompok lain. “Saya menghimbau semua pemimpin politik untuk mencegah kekerasan,” kata Bachelet dalam pidato di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa.

Pada hari Rabu, Komisi Kebebasan Beragama Internasional PBB mengatakan sangat terganggu oleh kekerasan dan mengutip keterangan bahwa polisi tidak melakukan intervensi dalam serangan terhadap Muslim, yang telah dibantah oleh polisi dan pemerintah federal India.

Orang-orang Muslim menuduh polisi membantu gerombolan Hindu dalam bentrokan, termasuk membakar sebuah masjid dan menunjukkan salinan Alquran yang hangus di dalam dinding-dindingnya yang menghitam.

200 juta Muslim di India takut hukum kewarganegaraan akan membuat mereka tidak memiliki kewarganegaraan atau bahkan dikirim ke kamp-kamp tahanan.

Sumber: Daily Sabah/freemalaysiatoday/Republika/