TURKINESIA.NET – ANKARA. Direktur Komunikasi Fahrettin Altun mengatakan kepada Bloomberg pada Selasa malam bahwa tuduhan Turki menembak jatuh SU-25 milik militer Armenia adalah palsu.
“Klaim bahwa Turki menembak jatuh sebuah jet tempur Armenia sama sekali tidak benar. Armenia harus mundur dari wilayah di bawah pendudukannya daripada menggunakan trik propaganda murahan,” Altun juga mengatakan lebih lanjut kepada pers dalam sebuah pernyataan.
Pada hari yang sama, Kementerian Pertahanan Azerbaijan juga membantah tuduhan tersebut.
Kementerian itu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tuduhan Armenia adalah “fantasi lain dari mesin propaganda militer Armenia.”
Kementerian Pertahanan Armenia sebelumnya mengatakan bahwa sebuah pesawat perang Turki yang lepas landas dari provinsi Ganja Azerbaijan menembak jatuh sebuah pesawat perang SU-25 Armenia di atas wilayah Armenia.
Situasi di Kaukasus akhir-akhir ini mencekam akibat serangan membabi buta Armenia terhadap warga sipil di Azerbaijan, menewaskan 11 orang dan menyebabkan 33 lainnya luka-luka.
Bentrokan perbatasan meletus Minggu pagi ketika pasukan Armenia menargetkan posisi sipil dan militer Azerbaijan yang menyebabkan beberapa korban.
Segera setelah pelanggaran dimulai, Ankara menegaskan kembali dukungannya untuk Azerbaijan. P ara pejabat, partai politik arus utama dan Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan dukungan yang tak tergoyahkan untuk negara serumpun tersebut.
Menyusul pernyataan Presiden Recep Tayyip Erdoğan untuk mendukung Azerbaijan, timpalannya Ilham Aliyev mengeluarkan pernyataan, berterima kasih padanya atas tawaran bantuan dan dukungan Turki terhadap pelanggaran perbatasan Armenia.
Parlemen Azerbaijan menyatakan keadaan perang di beberapa kota dan wilayah menyusul pelanggaran perbatasan Armenia dan serangan di wilayah Nagorno-Karabakh yang diduduki.
Hubungan antara kedua negara bekas Soviet itu terus memanas sejak 1991 ketika militer Armenia menduduki Karabakh Atas, atau Nagorno-Karabakh, wilayah Azerbaijan yang diakui secara internasional.
Empat resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dan dua resolusi Majelis Umum PBB (UNGA), serta banyak organisasi internasional, menuntut penarikan pasukan pendudukan.
Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) Minsk Group – diketuai bersama oleh Prancis, Rusia dan Amerika Serikat – dibentuk pada tahun 1992 untuk menemukan solusi damai untuk konflik tetapi tidak berhasil. Gencatan senjata disepakati pada tahun 1994.
Prancis, Rusia dan NATO telah mendesak penghentian segera bentrokan di wilayah pendudukan.
Sumber: Daily Sabah
