TURKINESIA.NET – ANKARA. Kementerian Luar Negeri telah mengecam kritikan asing atas cara Turki atas cara otoritas Turki dalam menangani protes di Universitas Boğaziçi Istanbul. Ankara mengatakan bahwa tidak ada yang berhak mencampuri urusan dalam negeri Turki.

“Tidak ada batasan untuk mencoba mengganggu urusan dalam negeri Turki,” kata Kementerian Luar Negeri pada 4 Februari atas protes yang sedang berlangsung di universitas yang berbasis di Istanbul. Protes itu dipicu setelah penunjukan rektor Melih Bulu, sekelompok mahasiswa yang menyerukan pengunduran dirinya.

“Kami memperingatkan lingkaran-lingkaran itu untuk tidak menggunakan bahasa yang memprovokasi kelompok-kelompok yang menggunakan cara-cara ilegal dan mendorong tindakan ilegal,” kata kementerian itu tentang intervensi asing terhadap protes di Universitas Boğaziçi.

Hak untuk berkumpul dan berdemonstrasi serta kebebasan berbicara dijamin secara konstitusional di Turki, kata kementerian itu, namun menekankan bahwa infiltrasi terkait teror dari luar universitas telah ditemukan dalam protes tersebut.

Pasukan keamanan menjalankan tugas mereka berdasarkan wewenang yang diberikan oleh hukum, kata kementerian, menambahkan bahwa tindakan yang diperlukan dan proporsional diambil terhadap tindakan ilegal yang berada di luar hak untuk berdemonstrasi.

“Gambar baru-baru ini tentang kekerasan yang tidak proporsional oleh pasukan keamanan kepada warga sipil yang tidak bersalah dan sedikit pun keberatan terhadap pemerintah di banyak negara – yang disebut sebagai negara demokrasi ‘maju’ – masih dalam ingatan,” tambah Kemenlu, menyinggung kekerasan yang terjadi di AS.

Kementerian juga menyarankan agar mereka “yang mencoba untuk mengajarkan demokrasi dan hukum ke negara kami untuk berkaca.”

“Tidak ada tempat bagi siapa pun untuk campur tangan dalam urusan dalam negeri Turki,” katanya memperingatkan.

Setelah berminggu-minggu ketegangan yang meningkat di sebuah universitas ternama di Istanbul, Menteri Dalam Negeri Turki pada 2 Februari menyebut pengunjuk rasa mahasiswa sebagai “LGBT menyimpang.”

“Mereka ditahan karena “tidak menghormati Ka’bah Agung” tulisnya.

Menteri Dalam Negeri Süleyman Soylu mengatakan 79 dari mereka yang ditangkap adalah anggota organisasi teroris, termasuk DHKP / C dan TKP-ML.

“Turki telah menunjukkan keinginannya untuk melindungi hak-hak fundamental yang diabadikan dalam konstitusi yang menunjukkan langkah-langkah reformasi yang telah diambilnya. Namun, Turki juga berkomitmen untuk mempertahankan perjuangannya melawan pelanggaran oleh organisasi teroris dan lingkungan terkait terorisme di daerah ini,” kata pernyataan itu.

Sebelumnya dua mahasiswa ditahan karena menebar poster Ka’bah dengan stiker LGBTQ disampingnya. Pemerintah Turki menganggap bahwa hal itu masuk ke ranah penistaan agama.

“Kami prihatin dengan penahanan mahasiswa dan demonstran lainnya dan sangat mengutuk retorika anti LGBTQ seputar demonstrasi,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price kepada wartawan, Rabu (3/12/2021).

Sumber: Hurriyet Daily News