TURKINESIA.NET – ISLAMABAD. Seorang pemimpin Kashmir telah menyatakan rasa terima kasihnya kepada pemerintah dan rakyat Turki atas dukungan bagi jutaan warga Kashmir dalam masa sulit di mana daerah tersebut telah terkurung sejak 5 Agustus, ketika pemerintah India mencabut status khusus lembah itu.

Berbicara dengan delegasi wartawan Turki di ibukota Islamabad, penyelenggara Konferensi All Parties Hurriyat Azad Jammu-Kashmir, Syed Abdullah Gilani, mengatakan Turki dan Pakistan adalah dua negara yang mengangkat suara dan mendukung orang-orang Kashmir di setiap forum internasional.

“Kami berterima kasih kepada pemerintah dan rakyat Turki yang selalu mendukung kami,” kata Gilani.

”Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu membela kami dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam,” tambahnya.

Gilani mengatakan bahwa ada dua negara di dunia, Turki dan Pakistan, dan rakyat mereka yang hebat selalu mendukung mereka di masa-masa sulit.

Berbicara tentang situasi Kashmir yang dikelola India saat ini, Gilani memberi tahu bahwa lembah itu telah sepenuhnya putus hubungan dari dunia internasional sejak 5 Agustus, dan pemerintah India menempatkan lebih dari delapan juta orang di dalam ‘sangkar.’

“Orang-orang menghadapi kekurangan makanan dan obat-obatan, dan bahkan mereka tidak dapat pergi ke rumah sakit,” kata Gilani.

Mereka yang menentang tindakan ilegal India menghadapi tindakan brutal pasukan India, tambahnya.

[adinserter name=”Block 1″]

“Anda dapat dengan bebas pergi dan tinggal di Azad Kashmir [Pakistan] tetapi Anda tidak bisa masuk ke Kashmir sisi India,” kata Gilani kepada wartawan Turki.

Dia menyebut masyarakat internasional bertanggung jawab atas situasi Kashmir saat ini. Dia mengganggap masyarakat internasiola tidak pernah menekan India untuk mengimplementasikan resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) tentang Kashmir.

Pembahasan Azad Kashmir

Ketua Majelis Legislatif Azad Jammu dan Kashmir, Shah Ghulam Qadir, mengatakan bahwa India menyatakan pasukan telah menangkap lebih dari 4.000 warga dan pemimpin di Kashmir yang diduduki India dan pindah ke penjara berbeda di seluruh negeri.

Berbicara dengan delegasi wartawan Turki di Muzaffarabad, ibukota Kashmir yang dikelola Pakistan, Qadir mengatakan pasukan India telah menangkap dan menahan sebagian besar orang terkenal seperti pengacara, anggota dewan lokal, aktivis masyarakat sipil dan jurnalis.

“Pemerintah India mengikuti metode perubahan demografis Israel di Kashmir sebagaimana diterapkan Israel di Palestina,” kata Qadir.

[adinserter name=”Block 1″]

Perdana Menteri Modi menerapkan ideologi RSS yang memaksa kaum minoritas untuk pindah agama menjadi Hindu jika tidak mereka dibunuh atau dipaksa untuk meninggalkan negara itu, tambahnya.

RSS, Rashtriya Swayamsevak Singh adalah organisasi supremasi Hindu terkemuka yang melahirkan partai yang berkuasa, Partai Bharatiya Janata (BJP).

“Tujuan di balik langkah pemerintah India pada 5 Agustus adalah untuk membawa umat Hindu ke Kashmir untuk membeli properti dan mengubah mayoritas Muslim menjadi minoritas di satu-satunya wilayah mayoritas Muslim di India,” jelas Qadir.

Pemimpin Kashmir itu menambahkan bahwa perjuangan mereka untuk kebebasan akan terus berlanjut ketika Kashmir di kedua sisi garis kontrol antara Pakistan dan India bersatu melawan pemerintah New Delhi.

“Kami siap memberikan hidup kami untuk kebebasan,” pungkasnya.

Jammu dan Kashmir yang dikelola India hampir sepenuhnya telah berada di bawah kurungan sejak 5 Agustus, setelah India membatalkan status khususnya. India juga memblokir akses komunikasi dan membatasi aktivitas untuk menggagalkan setiap aksi protes di wilayah tersebut.

Beberapa kelompok hak asasi manusia termasuk Human Rights Watch dan Amnesty International telah berulang kali meminta India untuk mencabut pembatasan dan membebaskan tahanan politik.

[adinserter name=”Block 1″]

India mengatakan bahwa 93% dari pembatasan telah dilonggarkan di wilayah yang dilanda konflik itu, sebuah klaim  yang tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya oleh Anadolu Agency secara independen.

Dari tahun 1954 hingga 5 Agustus 2019, Jammu dan Kashmir menikmati status khusus di bawah konstitusi India, yang memungkinkannya untuk memberlakukan pemerintahannya sendiri. Ketentuan-ketentuan itu juga melindungi undang-undang kewarganegaraan wilayah tersebut, yang melarang orang luar menetap dan memiliki tanah di wilayah tersebut.

Sebagian Kashmir dikuasai India, sebagian lainnya di bawah kendali Pakistan. Namun kedua negara mengklaim wilayah itu secara penuh. Kedua negara telah berperang selama dua kali atas Kashmir. China juga mengendalikan sebagian wilayah yang diperebutkan itu. [Anadolu Agency]