TURKINESIA.NET – Sejak tahun 1920-an, Turki menetapkan konstitusi sekuler yang menetapkan tidak ada agama resmi negara, simbol-simbol agama harus berada di luar pelayanan sipil dan umum.

Larangan jilbab di Turki mulai diterapkan pada 1980-an, tetapi menjadi lebih ketat setelah tahun 1997, ketika militer memaksa pemerintah konservatif untuk mengundurkan diri dalam sebuah insiden yang kemudian dijuluki kudeta “postmodern” 28 Februari. Para guru, mahasiswi, siswi sekolah, dan pegawai dilarang untuk mengenakan hijab. Larangan ini menyebabkan banyak wanita muslim memilih untuk tidak bekerja di tempat umum.

Pada tahun 1999, anggota parlemen Turki, Merve Kavakci, tiba di parlemen mengenakan jilbab untuk upacara pengambilan sumpah dirinya. Karena hijabnya, dia dicemooh dan kewarganegaraan Turki yang dimilikinya dicabut.

Masalah larangan jilbab menjadi perdebatan sengit di publik dan politik selama 1990-an dan 2000-an di Turki. Puncaknya, tahun 2000 saat seorang pelajar putri bernama Khadijah (16 tahun), wafat di depan pintu sekolah. Penyebabnya, ia melakukan demo menolak pelarangan jilbab, lalu ditabrak bus hingga meninggal dunia.

Setelah pemerintahan Erdogan berkuasa sejak 2003, larangan tersebut secara bertahap dicabut. Pencabutan larangan berjilbab pertama kali berlaku untuk kalangan  siswa di universitas pada 2010, menyusul kemudian untuk kalangan pegawai negeri pada September 2013. Hakim, jaksa, polisi dan anggota angkatan bersenjata masih dikecualikan dari pencabutan kali ini. Baru kemudian pada Agustus 2016, para petugas polisi perempuan Turki dapat mengenakan jilbab di balik topi atau baret mereka. Menyusul setahun kemudian pada  Februari 2017, lembaga militer yang selama ini dikenal sebatas lembaga paling keras dan terdepan dalam mengawal sekulerisme di Turki, menjadi paling terakhir mencabut larangan jilbab.

Erdogan membutuhkan waktu hingga 10 tahun untuk mulai mengubah undang-undang yang melarang jilbab masuk ke institusi negara. Selama 10 tahun tersebut, istri Presiden Abdullah Gul dan istri Erdogan (saat itu masih menjabat sebagai Perdana Menteri) terpaksa tidak bisa mendampingi suami mereka di rumah dinas dan istana negara. Karena alasan jilbab pula, PM Erdogan kemudian menyekolahkan kedua anak perempuannya ke Amerika Serikat dan Bosnia.

Pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan (Partai AK) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan menjadi perintis dalam hal menyelesaikan masalah jilbab yang menyebabkan jutaan perempuan Muslim dalam dilema dalam memilih antara agama dan pendidikan mereka atau profesi.

[adinserter name=”Block 1″]

Melalui paket demokratisasi yang bertujuan untuk menjamin hak-hak demokratis untuk semua warga negara, pemerintah mengeluarkan undang-undang dan membuat amandemen terhadap yang sudah ada untuk memastikan perempuan mengenakan jilbab dapat menerima pendidikan dan bekerja sebagai pegawai negeri.