TURKINESIA.NET – ANKARA. Ratusan ribu orang pada hari Minggu menyuarakan protes terhadap usaha merusak demokrasi dan membangkitkan suasana kudeta di Turki setelah beredarnya “deklarasi” yang ditandatangani oleh 104 pensiunan laksamana angkatan laut.

“Mereka yang membuat rencana kudeta, mengganggu persatuan negara kami dan bertujuan untuk mempolarisasi rakyat kami tidak akan berhasil,” tulis seorang pengguna media sosial menulis, sementara yang lain menyatakan bahwa Turki telah berubah dan tidak mungkin untuk melakukan kudeta. “Melindungi kelangsungan hidup negara ini dilakukan dengan menghormati demokrasi dan setia pada aturan hukum,” tulisnya.

“Hari-hari kudeta dan deklarasi di Republik Turki telah berakhir,” tulis pengguna media sosial lainnya di Twitter.

Yang lain menyebut bahwa rakyat Turki telah menunjukkan reaksi mereka terhadap upaya merusak demokrasi pada 15 Juli 2016.

Pada 15 Juli 2016, Grup Teror Gulen (FETÖ) dan pemimpinnya yang berbasis di AS, Fetullah Gülen, mendalangi upaya kudeta. Upaya kudeta yang berhasil digagalkan oleh kekuatan rakyat menyebabkan 251 orang tewas dan 2.734 luka-luka.

Turki juga mendakwa FETÖ berada di kampanye jangka panjang untuk menggulingkan negara melalui infiltrasi ke  kepolisian, militer dan pengadilan.

Setelah keputusan Turki bulan lalu untuk menarik diri dari Konvensi Istanbul dengan keputusan presiden, dipertanyakan apakah Turki juga dapat menarik diri dari perjanjian internasional lainnya dengan keputusan presiden.

Dalam sebuah wawancara TV saat menjawab pertanyaan dari presenter, Ketua Parlemen Mustafa Şentop yang juga seorang pengacara konstitusional, mengatakan bahwa secara teknis hal itu dimungkinkan. Saat itu, Sentop menyebut tentang Konvensi Montreux.

Usai diskusi tentang pernyataan Şentop, 103 pensiunan laksamana pada hari Sabtu merilis pernyataan dalam bentuk peringatan kepada pemerintah.

Konvensi Montreux Mengenai Rezim Selat adalah perjanjian tahun 1936 yang memberi Turki kendali atas Bosporus dan Dardanella serta mengatur transit kapal perang angkatan laut. Konvensi tersebut menjamin perjalanan bebas kapal sipil di masa damai dan membatasi perjalanan kapal angkatan laut yang bukan milik negara-negara Laut Hitam. Ditandatangani pada 20 Juli 1936, di Istana Montreux di Swiss, konvensi tersebut mengizinkan Turki untuk meremiliterisasi Dardanella. Perjanjian ini mulai berlaku pada 9 November 1936, dan terdaftar di Seri Perjanjian Liga Bangsa-Bangsa pada 11 Desember 1936.

Deklarasi anti-demokrasi juga menuai kecaman dari beberapa pejabat tinggi Turki.

Wakil Presiden Fuat Oktay men-tweet bahwa pendukung kudeta yang tidak dapat menerima kemauan nasional dan sikap tegas Presiden Recep Tayyip Erdoğan, menargetkan lembaga-lembaga demokrasi, orang-orang terpilih dan Angkatan Bersenjata Turki (TSK). Respon yang diperlukan akan diberikan dengan jelas, tambahnya.

Juru Bicara Kepresidenan Ibrahim Kalın mengatakan bahwa pernyataan sekelompok tentara bawahan yang menimbulkan periode kudeta, hanya membuat mereka konyol dan sengsara,” tambahnya.

Direktur Komunikasi Turki Fahrettin Altun juga menegaskan bahwa deklarasi tersebut dirilis oleh 103 laksamana ketika 103 hari menjelang lima tahun terjadinya upaya kudeta yang gagal pada 15 Juli.

Pada hari yang sama, Kantor Kejaksaan Ankara meluncurkan penyelidikan atas deklarasi tersebut.

Sumber: Daily Sabah