TURKINESIA.NET – ANKARA. Wakil Presiden Turki pada hari Sabtu kembali menanggapi pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden terkait Peristiwa 1915. Fuat Oktay mengatakan bahwa istilah genosida lebih cocok digunakan bagi Amerika.
“Istilah genosida sendiri bukanlah kata yang mudah digunakan oleh siapa pun. Jika kata genosida harus digunakan, itu harus digunakan untuk Amerika Serikat, bukan untuk Turki,” kata Oktay.
Oktay menuturkan, keputusan Presiden AS, Joe Biden untuk mengakui genosida Armenia oleh Kesultanan Ottoman Turki dapat disebabkan dua alasan; politik dalam negeri dan deklarasinya bahwa Washington akan kembali ke panggung internasional.
“Saya kira, dia (Biden) mencoba menggunakan fenomena seperti itu sebagai alat untuk kembali ke salah satu bagian dunia. Dan saya sangat yakin bahwa dua alasan ini adalah awal yang salah bagi dia dan untuk kebijakan luar negeri AS,” ucapnya.
Menurutnya, hanya karena janji yang dibuat kepada orang-orang Armenia atau lobi yang berpengaruh, seseorang tidak boleh membuat keputusan bersejarah dan mengklaim sebuah bangsa atas genosida.
Oktay menegaskan bahwa klaim Biden harus didasarkan pada fakta sejarah dan bukti.
Oktay juga menyayangkan komunitas internasional yang mengabaikan desakan Turki untuk membentuk komisi internasional untuk memeriksa arsip sejarah.
“Hanya karena lobi, hanya karena janji yang dibuat untuk orang-orang Armenia, Anda tidak bisa membuat keputusan sepihak dan mengklaim sebuah negara bertanggung jawab atas genosida,” tegas wapres.
Pernyataan Oktay menyusul pernyataan sebelumnya yang dibuat oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan awal pekan ini. Di mana, dia mengungkapkan kekecewaan atas pernyataan Biden, yang menurutnya akan memiliki dampak yang merusak.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pernyataan Biden “tidak berdasar, tidak adil, dan bertentangan dengan fakta tentang peristiwa menyakitkan yang terjadi lebih dari seabad lalu”.
Erdogan memperingatkan AS agar tidak mempolitisasi peristiwa di masa lalu dan menekankan bahwa sejarawan, bukan politisi, harus memutuskan bagaimana memberi label pada mereka.
Dia juga menuduh bahwa inisiatif radikal dari lingkaran Armenia dan anti-Turki berada di balik keputusan Biden untuk mengakui genosida tersebut.
Pemimpin Turki itu menegaskan bahwa masalah genosida dapat diangkat sehubungan dengan banyak tindakan Amerika – dari perlakuan mereka terhadap masyarakat Indian hingga perang AS di Vietnam dan Irak.
Pernyataan Biden yang menyebut peristiwa 1915 sebagai “genosida” pada 24 April, melanggar tradisi yang sejak lama dipegang oleh presiden Amerika untuk tidak menggunakan istilah tersebut.
Masa depan hubungan AS-Turki
Terkait hubungan AS-Turki, Oktay mengatakan Turki sudah mengupayakan membuka saluran komunikasi dan berharap ini bisa menjadi awal baru dalam hubungan kedua negara.
Dia menyoroti keputusan AS mengirimkan senjata berton-ton ke organisasi teror YPG / PKK / PYD yang menurut Oktay adalah masalah nyata antara Ankara dan Washington dalam beberapa tahun terakhir.
Masalah lainnya adalah pimpinan organisasi teror FETO, Fetullah Gulen, yang tinggal di AS, tetapi “AS tidak melakukan apa-apa”.
“Presiden Erdogan dan Biden akan bertemu saat KTT NATO pada Juni. Jadi, mudah-mudahan itu menjadi awal yang baru,” jelas Oktay.
Wapres Turki juga membahas perjuangan Turki dalam melawan kelompok teror YPG/PYD yang akan tetap menjadi prioritasnya.
“Karena ini terkait langsung dengan keamanan kita, keamanan rakyat kita sendiri, dan keamanan perbatasan kita,” tambah dia.
Dalam lebih dari 35 tahun kampanye terornya melawan Turki, PKK – yang terdaftar sebagai organisasi teroris di Turki, AS, dan Uni Eropa – bertanggung jawab atas kematian setidaknya 40.000 orang, termasuk perempuan, anak-anak, dan bayi.
FETO dan pemimpinnya yang berbasis di AS, Fetullah Gulen, merancang upaya kudeta pada 15 Juli 2016, yang menewaskan 251 orang dan melukai 2.734 orang.
Ankara juga menuduh FETO berada di balik kampanye jangka panjang untuk menggulingkan negara melalui infiltrasi institusi Turki, terutama militer, polisi, dan pengadilan.
Sumber: Sindonews, Anadolu Agency
