TURKINESIA.NET –  ANKARA. Turki berharap peraturan Jerman yang baru disahkan mengenai kode pakaian pegawai negeri tidak berdampak negatif pada orang-orang Muslim yang tinggal di negara itu.

Pernyataan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tanju Bilgiç mengacu pada undang-undang yang baru disahkan di Jerman yang melibatkan pengaturan penampilan pegawai negeri. Undang-undang tersebut, yang disahkan oleh Bundesrat Jerman, memberikan hak prerogatif untuk membatasi simbol-simbol agama pada kementerian dan pemerintahan terkait.

“Undang-undang (UU) yang disebutkan di atas telah menghasilkan reaksi yang tepat karena UU tersebut disiapkan dengan tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan pandangan organisasi nonpemerintah dan debat publik,” kata Bilgiç.

Ankara berharap regulasi tersebut tidak merusak kebebasan beragama dan tidak mengarah pada pelarangan jilbab yang dikenakan oleh perempuan muslim, katanya.

“Kami berharap politisi dan legislator menggunakan akal sehat untuk tidak semakin memperburuk peningkatan rasisme dalam periode ketika Islamofobia, xenofobia dan gerakan separatis dengan cepat menguasai Eropa,” tambah Bilgiç.

Ada sekitar 5,5 juta Muslim di Jerman, setara dengan sekitar 6,5% dari total populasi.

Jerman telah mengalami peningkatan rasisme dan kebencian anti-Muslim dalam beberapa tahun terakhir, yang dipicu oleh propaganda kelompok neo-Nazi dan partai oposisi sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD).

Jerman adalah tempat tinggal bagi 81 juta orang dan menampung populasi Muslim terbesar kedua di Eropa Barat setelah Prancis. Dari hampir 5,5 juta Muslim di negara itu, setidaknya 3 juta adalah keturunan Turki.

Sumber: Daily Sabah