TURKINESIA.NET – WASHINGTON. Departemen Luar Negeri AS memberikan klarifikasi pernyataan Presiden Joe Biden yang mengakui peristiwa pembantaian orang Armenia tahun 1915 oleh pasukan Ottoman sebagai tindakan ‘genosida’.
“Pernyataan Presiden baru-baru ini tidak bermaksud untuk memengaruhi kekebalan kedaulatan Turki dari yurisdiksi sipil pengadilan AS, yang diatur oleh ketentuan Undang-Undang Kekebalan Kedaulatan Asing,” kata juru bicara Deplu AS, dikutip dari Anadolu Agency, Sabtu, 1 Mei 2021.
Diketahui, Joe Biden secara resmi mengakui peristiwa 1915 sebagai genosida pada 24 April 2021. Keputusan Biden itu melanggar tradisi lama yang dipegang oleh presiden Amerika untuk menahan diri dari menggunakan istilah tersebut dan pernyataan itu mendapatkan kritikan keras dari Ankara.
Antony Blinken mengatakan pengakuan Joe Biden seharusnya tidak mengejutkan karena presiden AS menyatakan ‘pandangan yang dia pegang selama bertahun-tahun, dan dia sangat jelas tentang itu’.
“Seperti yang dicatat presiden, peringatan Hari Peringatan adalah untuk menghormati para korban, bukan untuk menyalahkan. Dan tentu saja, fokus yang kami berikan pada peristiwa-peristiwa yang terlibat ini di masa-masa memudarnya Kekaisaran Ottoman,” ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan menyebut pernyataan Biden ‘tidak berdasar, tidak adil dan bertentangan dengan fakta tentang peristiwa menyakitkan yang terjadi lebih dari seabad lalu’.
Secara terpisah, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Rabu mengatakan bahwa keputusan Joe Biden tidak berusaha menyalahkan Turki.
Posisi Turki pada Peristiwa 1915 bahwa kematian warga Armenia di Anatolia timur terjadi ketika sejumlah pihak berpihak pada invasi Rusia dan memberontak melawan pasukan Ottoman. Relokasi warga Armenia kemudian mengakibatkan banyak korban.
Turki keberatan dengan penyajian insiden ini disebut sebagai tindakan ‘genosida’. Turki menggambarkannya sebagai tragedi di mana korban jiwa timbul di kedua belah pihak.
Pihak Ankara juga telah berulang kali mengusulkan pembentukan komisi bersama sejarawan dari Turki dan Armenia serta pakar internasional untuk menangani masalah tersebut.
Sumber: Pikiran-rakyat.com
