TURKINESIA.NET – ANKARA. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam Republik Turki Siprus Utara karena keputusan pengadilannya yang menutup kursus Alquran. Erdogan juga mengancam negara sekutu Turki itu dengan langkah-langkah yang tidak ditentukan jika keputusan tersebut tidak dibatalkan.
“MK harus belajar sekularisme dulu. Siprus Utara bukanlah Prancis,” katanya tentang keputusan tersebut.
“Mereka harus menerapkan kebiasaan Turki. [Mereka] harus segera memperbaiki kesalahan ini, jika tidak, langkah kami selanjutnya akan berbeda.” lanjutnya.
Awal pekan ini, pengadilan memutuskan bahwa setiap kursus, termasuk kursus Alquran, harus diatur dan disediakan oleh Kementerian Pendidikan pulau itu daripada komisi agama.
Keputusan tersebut telah menyesatkan banyak orang sehingga percaya bahwa Siprus Utara telah melarang kursus Alquran sama sekali. Sumber pengadilan, berbicara kepada media lokal Turki Siprus, membantah bahwa keputusan mereka melarang kursus Alquran. Perdana Menteri Siprus Utara Ersan Saner juga mengatakan pada hari Jumat bahwa ajaran Alquran masih diberikan di negara itu.
“Kursus akan dilanjutkan setelah kami menyelesaikan amandemen hukum tentang masalah tersebut,” katanya.
Bagaimanapun, Erdogan, bersikeras bahwa keputusan itu harus dibatalkan. Dia juga menginstruksikan Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu untuk menyampaikan pesan tersebut kepada pejabat Siprus Turki dalam kunjungan pada hari Jumat.
“Kami tidak akan mengizinkan langkah-langkah yang dapat mengganggu kursus Alquran kaum muda,” tambah Erdogan.
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Komunikasi Turki pada Kamis juga merespons putusan pengadilan tentang penutupan kursus Alquran di Republik Turki Siprus Utara (TRNC). Fahrettin Altun mengatakan keputusan tersebut “adalah produk dari pikiran ideologis dan dogmatis.”
“Menafsirkan sekularisme dengan cara yang dangkal dan salah adalah langkah menuju penghapusan hak dan kebebasan fundamental,” ujar dia di Twitter, merujuk pada penolakan Mahkamah Konstitusi Republik Turki Siprus Utara terkait kewenangan Kepresidenan Urusan Agama soal pendidikan Alquran.
Dia juga mengatakan sekularisme menjamin kebebasan beragama dan tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk melarang pendidikan agama.
“Sekularisme menjamin kebebasan beragama dan tidak dapat digunakan sebagai sarana pelarangan pendidikan agama,” papar dia.
“Keputusan yang salah adalah ancaman bagi keberadaan dan persatuan Turki Siprus,” kata Altun.
Menurut dia, langkah itu adalah kudeta yudisial terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Altun menekankan bahwa adalah tugas setiap orang yang menghormati demokrasi untuk bereaksi terhadap keputusan ini.
Dia menambahkan bahwa Turki akan terus mendukung Turki Siprus untuk mencegah upaya berbahaya yang merugikan Turki Siprus.
Siprus, sebuah pulau kecil di Mediterania telah terpecah menurut garis etnis antara pemerintah Siprus Yunani yang diakui secara internasional di selatan dan wilayah utara yang memisahkan diri sejak invasi Turki 1974. Bagian utara diduduki oleh Turki sebagai reaksi atas kudeta yang bertujuan untuk menjadikan Siprus bagian dari Yunani.
Sejak memproklamasikan kemerdekaan secara sepihak pada tahun 1983, Republik Turki Siprus Utara yang secara finansial didukung oleh Turki, hanya diakui oleh Ankara.
Turki semakin campur tangan dalam urusan dalam negeri Siprus Utara sejak pemilihan presiden tahun lalu, yang dimenangkan oleh sekutu dekat Turki, Ersin Tatar, yang mendukung solusi dua negara untuk pulau yang terbelah itu daripada sistem federasi.
Ankara, selama kampanye pemilihan, memberikan dukungan kepada Tatar melawan saingannya, mantan presiden Mustafa Akinci. Dukungan itu berupa perbaikan pipa air dan pembukaan kembali sebagian dari Varosha riviera yang terlarang sebelum pemilihan. Media pemerintah pro-Turki juga menggambarkan Akinci sebagai agen Yunani dan pengkhianat.
Sumber: Middle East Monitor, Anadolu Agency
