TEPI BARAT. Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menggambarkan kesepakatan yang ditandatangani pada Selasa oleh Bahrain dan Uni Emirat Arab (UEA) untuk menormalisasi hubungan dengan Israel sebagai “hari hitam”

“Ini adalah hari hitam dalam sejarah sistem resmi Arab dan hari yang menyedihkan bagi rakyat Palestina dan perjuangan Palestina,” kata Wasel Abu Yousef, anggota Komite Eksekutif dan Sekretaris Jenderal Front Pembebasan Palestina PLO kepada Anadolu Agency.

“Ini adalah tusukan berbahaya lainnya di belakang perjuangan, hak, kesucian, dan pengorbanan rakyat Palestina,” katanya. Ia menambahkan bahwa itu terjadi setelah apa yang disebut rencana perdamaian Amerika yang dikenal sebagai “Kesepakatan Abad Ini.”

Kesepakatan semacam itu akan memungkinkan Israel untuk meningkatkan kekejaman terhadap Palestina dan melakukan kejahatan termasuk “penyitaan tanah, kebijakan pembersihan etnis dan hukuman kolektif di semua wilayah Palestina yang diduduki,” kata Abu Yousef.

Sekretaris Dewan Revolusi Gerakan Fatah Majid Al-Fityani mengatakan kepada kantor berita Turki: “Hari ini mereka menandatangani, dengan aib mereka, perjanjian ketergantungan, perlindungan, dan kepatuhan dengan negara pendudukan.”

“Sayangnya, tanda tangan ini datang pada malam [peringatan] pembantaian Sabra dan Shatila,” pada 16 September 1982 ketika milisi Kristen yang bersekutu dengan Israel membantai lebih dari 3.500 warga sipil, kebanyakan warga Palestina dan Syiah Lebanon, di sebuah kamp pengungsi Palestina di Beirut.

“Ini adalah hari yang kelam dan memalukan di dahi para penguasa Emirates dan Bahrain,” ujarnya. “Bahrain dan UEA tidak mewakili apapun kepada Palestina dan mereka tidak berbicara atas nama mereka. Kami memiliki perwakilan tunggal dan sah dari Organisasi Pembebasan Palestina.”

Israel secara resmi menandatangani perjanjian dengan perwakilan Bahrain, UEA dan Israel selama upacara di Gedung Putih yang dipimpin oleh Presiden AS Donald Trump.

Bahrain menjadi negara Arab keempat yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel Jumat lalu setelah Mesir pada 1979, Yordania pada 1994, dan UEA pada Agustus.

Warga Palestina menggelar serangkaian aksi unjuk rasa pada Selasa di Tepi Barat dan Jalur Gaza menentang perjanjian kontroversial tersebut.

Sumber: Anadolu Agency English