TURKINESIA.NET – ANKARA. Turki sangat mengecam deklarasi bersama oleh Yunani, Mesir, Prancis, administrasi Siprus Yunani, dan Uni Emirat Arab (UEA) yang menuduh bahwa aktivitas Turki “ilegal” di Mediterania Timur.

“Deklarasi bersama Menteri Luar Negeri Mesir, Yunani, GCA [Administrasi Siprus Yunani], Perancis dan UEA dalam masalah Mediterania Timur dan Libya, merupakan kasus yang menunjukkan kemunafikan sekelompok negara yang menginginkan kekacauan dan ketidakstabilan wilayah melalui kebijakan yang mereka kejar dan tidak merasa bersalah mengorbankan aspirasi demokrasi rakyat untuk agresi kejam para diktator pemberontak dan yang telah jatuh ke dalam sebuah kegila-gilaan karena agenda mereka sedang terganggu oleh Turki,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Hami Aksoy dalam sebuah pernyataan pada hari Senin.

Para menteri luar negeri Yunani, Mesir, Prancis, UEA, dan seorang perwakilan dari pemerintahan Siprus Yunani mengadakan pertemuan telekonferen pada hari Senin. Setelah pertemuan itu, sebuah deklarasi bersama dikeluarkan untuk mengkritik kegiatan Turki di Mediterania Timur.

Aksoy mengecam Yunani dan pemerintahan Siprus Yunani karena “mengandalkan aktor non-regional yang tidak relevan [Mesir, UAE dan Prancis], hanya bisa menjadi warisan mentalitas mandat dan kolonialisme, daripada terlibat dalam dialog dengan Turki dan TRNC [Republik Turki Siprus Utara] atas [permasalahan] Mediterania Timur. ”

“Penyimpangan dari langkah-langkah yang diambil oleh Turki untuk melindungi kepentingannya yang sah berdasarkan hukum internasional, melalui dalih yang tidak adil dan melanggar hukum, tidak dapat diterima dalam situasi apa pun,” Aksoy menekankan.

Dia mengatakan para penguasa Mesir tidak melindungi hak-hak dan kepentingan rakyatnya sendiri, karena mereka lebih suka meninggalkan rakyatnya.

Untuk UEA yang tidak ada kepentingan terhadap Mediterania Timur, sikap mereka “tidak lain adalah permusuhan terhadap Turki yang menyatukannya dengan negara-negara lain,” kata Aksoy.

Operasi anti-teror Turki di Suriah utara juga membuat Prancis berusaha “menjadi pelindung poros kejahatan ini,” tambahnya.

“Kami meminta semua negara ini untuk bertindak dengan akal sehat, sesuai dengan hukum dan praktik internasional. Perdamaian dan stabilitas di wilayah kami hanya dapat dicapai melalui dialog dan kerja sama yang tulus dan realistis daripada berupaya menciptakan poros kedengkian,” tambah Aksoy.

Hak-hak Turki di Mediterania Timur

Pada Mei 2019, kapal bor berbendera Turki memulai operasi pengeboran lepas pantai di daerah lepas pantai Siprus. Area-area tersebut sepenuhnya berada dalam landas kontinen Turki yang terdaftar di PBB dan dalam lisensi izin pemerintah Turki pada tahun-tahun sebelumnya diberikan kepada Turkish Petroleum, perusahaan minyak nasional negara itu.

Turki ingin melihat energi sebagai insentif untuk resolusi politik di pulau itu dan perdamaian di lembah Mediterania yang lebih luas, bukan katalis untuk ketegangan lebih lanjut.

Pada bulan Januari, pemerintahan Siprus Yunani mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk awak kapal dan pejabat perusahaan yang bekerja sama dengan Turkish Petroleum.

November lalu, Ankara dan pemerintah GNA Libya yang diakui PBB menandatangani perjanjian tentang batas-batas negara maritim di Mediterania Timur.

Pakta tersebut menegaskan hak-hak Turki di Mediterania Timur dalam menghadapi pengeboran sepihak oleh pemerintah Siprus Yunani. Kesepakatan itu menegaskan bahwa pemerintahan Siprus Turki (TRNC) juga memiliki hak atas sumber daya di daerah tersebut.

Lebih lanjut, kesepakatan itu menegaskan bahwa Ankara memiliki hak dalam proyek-proyek yang melibatkannya, karena memiliki garis pantai terpanjang di Mediterania, dan bahwa Turki siap untuk bekerja sama dengan semua negara di kawasan kecuali pemerintahan Siprus Yunani.

Turki adalah negara penjamin untuk TRNC dan telah secara konsisten menentang pengeboran sepihak pemerintah Siprus Yunani di Mediterania Timur. Turki menegaskan bahwa TRNC juga memiliki hak atas sumber daya di daerah tersebut.

Pada 1974, menyusul kudeta yang bertujuan mencaplok Siprus oleh Yunani, Ankara harus melakukan intervensi militer sebagai kekuatan penjamin. Pada tahun 1983, TRNC didirikan.

Beberapa dekade sejak itu, telah terjadi beberapa upaya untuk menyelesaikan perselisihan Siprus, semuanya berakhir dengan kegagalan. Yang terbaru, diadakan di Swiss dengan partisipasi negara-negara penjamin – Turki, Yunani dan Inggris – berakhir tanpa kemajuan pada 2017.

Sumber: Anadolu Agency English