TURKINESIA.NET – ANKARA. India pada hari Senin mengirim surat diplomatik ke Turki atas pernyataan Presiden Recep Tayyip Erdoğan tentang krisis Kashmir.
Kementerian Luar Negeri India sebelumnya telah memanggil Duta Besar Turki untuk Delhi Irakir Özcan Torunlar dan menuduh Turki mencampuri masalah dalam negeri India.
“Itu tidak dapat diterima untuk India,” kata juru bicara kementerian luar negeri India Raveesh Kumar setelah pemanggilan Dubes itu. Menurut Reuters, juru bicara tersebut juga memperingatkan bahwa pernyataan itu mungkin berdampak negatif pada hubungan Turki-India.
Dalam kunjungan resminya ke Pakistan pekan lalu, Erdogan mengatakan “langkah sepihak” pemerintah India di Kashmir selama bertahun-tahun telah mempercepat penderitaan rakyat Kashmir.
“Pendekatan ini, yang memperparah situasi saat ini dan mencabut kebebasan dan hak-hak rakyat Kashmir, tidak menguntungkan siapa pun,” kata Erdogan.
“Masalah Kashmir dapat diselesaikan bukan dengan konflik atau penindasan, tetapi atas dasar keadilan dan kesetaraan.”
Presiden juga menyoroti bahwa masalah Kashmir sama pentingnya bagi Turki “seperti halnya bagi Pakistan.”
Erdogan juga menyebutkan bagaimana Turki mengangkat masalah Kashmir di Majelis Umum PBB September lalu, setelah diblokadenya Jammu dan Kashmir yang dikelola India.
Setelah pernyataan Erdogan, pada hari Sabtu Kumar mengatakan bahwa Kashmir adalah bagian integral dan tak terpisahkan dari India.
“Kami menyerukan kepemimpinan Turki untuk tidak ikut campur dalam urusan internal India dan mengembangkan pemahaman yang benar tentang fakta-fakta, termasuk ancaman besar yang ditimbulkan oleh terorisme yang berasal dari Pakistan ke India dan kawasan itu,” kata juru bicara itu.
India dan Pakistan mengklaim wilayah Kashmir Himalaya penuh. Masing-masing negara mengelola sebagian dari wilayah tersebut. Kedua negara yang bersenjata nuklir itu telah berperang dua tiga kali, dua di antaranya terkait wilayah Kashmir.
Ketegangan terus meningkat sejak India mengeluarkan amandemen konstitusi pada Agustus tahun lalu, mencabut status dan otonomi khusus untuk Kashmir yang dikelola India.
Sejak 1947, lebih dari 94.000 warga Kashmir telah tewas dalam bentrokan dengan pihak berwenang India, menurut sumber-sumber Pakistan.
Islamabad telah mendesak masyarakat internasional untuk memenuhi kewajiban moral dan hukum dengan memberikan kesempatan kepada warga Kashmir untuk merealisasikan hak mereka yang tidak dapat dicabut untuk menentukan nasib sendiri sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. India memiliki sekitar 500.000 tentara yang dikerahkan di Kashmir.
Sumber: Daily Sabah
